Baru-baru ini, ada proposal yang menarik perhatian di dunia politik Filipina, yang memasukkan Bitcoin ke dalam strategi cadangan negara. Langkah berani ini memicu perhatian dan diskusi yang luas di kalangan Aset Kripto.
Anggota Kongres Miguel Luis Villafuerte mengusulkan "Undang-Undang Cadangan Strategis Bitcoin", yang berisi inti sebagai berikut:
1. Bank sentral berencana untuk secara bertahap membeli 10.000 Bitcoin dalam 5 tahun, dengan batas pembelian 2.000 koin per tahun. 2. Bitcoin yang dibeli akan dikunci selama 20 tahun, dan tidak boleh dijual atau dijaminkan selama periode tersebut. 3. Setelah periode penguncian berakhir, Bitcoin ini akan digunakan khusus untuk membayar utang pemerintah.
Jika undang-undang ini disetujui, Filipina akan menjadi salah satu negara pertama di Asia yang secara legislatif membentuk "cadangan Bitcoin berdaulat". Langkah ini mencerminkan pandangan positif jangka panjang pemerintah terhadap Bitcoin sebagai "emas digital", sekaligus memandang Bitcoin sebagai alat untuk tabungan jangka panjang negara.
Namun, proposal ini juga memicu berbagai suara. Pendukung berpendapat bahwa ini adalah taruhan strategis pada nilai masa depan Bitcoin di tingkat nasional, menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap aset kripto. Penentang meragukan kelayakan proposal tersebut, menganggap bahwa mungkin sulit untuk disetujui di kongres.
Perlu dicatat bahwa langkah Filipina ini berbeda dari praktik negara lain seperti Amerika Serikat dan Jerman yang mendapatkan Bitcoin melalui penyitaan penegakan hukum. Filipina berencana untuk membeli langsung dari pasar, yang berarti akan menginvestasikan dana nyata. Dengan harga saat ini sekitar 100.000 dolar AS per koin, rencana ini akan menghabiskan sekitar 2 miliar dolar AS dalam waktu 5 tahun.
Usulan ini memicu pemikiran mengenai strategi cadangan aset digital negara. Hal ini tidak hanya melibatkan kebijakan keuangan, tetapi juga berkaitan dengan peran teknologi yang muncul dalam ekonomi negara. Terlepas dari hasil akhirnya, langkah Filipina ini akan menjadi contoh yang diamati secara global dan mungkin mempengaruhi kebijakan terkait di negara lain.
Seiring dengan kemajuan proposal ini, kami akan terus mengikuti dampaknya terhadap pasar Aset Kripto global, serta bagaimana hal itu akan membentuk sikap dan kebijakan negara terhadap aset digital.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GasGuzzler
· 8jam yang lalu
Mengapa tidak ada yang menyebutkan tentang Posisi Lock-up ini? 20 tahun terlalu berat.
Lihat AsliBalas0
CryptoCross-TalkClub
· 08-25 03:50
Aduh, mereka menyalin pekerjaan saya! Bulan lalu saya baru saja Posisi Lock-up selama 20 tahun...
Lihat AsliBalas0
MrRightClick
· 08-25 03:49
btc teman luar biasa
Lihat AsliBalas0
BridgeNomad
· 08-25 03:48
terlihat sah sampai mereka dirugikan oleh bank sentral mereka sendiri sejujurnya
Baru-baru ini, ada proposal yang menarik perhatian di dunia politik Filipina, yang memasukkan Bitcoin ke dalam strategi cadangan negara. Langkah berani ini memicu perhatian dan diskusi yang luas di kalangan Aset Kripto.
Anggota Kongres Miguel Luis Villafuerte mengusulkan "Undang-Undang Cadangan Strategis Bitcoin", yang berisi inti sebagai berikut:
1. Bank sentral berencana untuk secara bertahap membeli 10.000 Bitcoin dalam 5 tahun, dengan batas pembelian 2.000 koin per tahun.
2. Bitcoin yang dibeli akan dikunci selama 20 tahun, dan tidak boleh dijual atau dijaminkan selama periode tersebut.
3. Setelah periode penguncian berakhir, Bitcoin ini akan digunakan khusus untuk membayar utang pemerintah.
Jika undang-undang ini disetujui, Filipina akan menjadi salah satu negara pertama di Asia yang secara legislatif membentuk "cadangan Bitcoin berdaulat". Langkah ini mencerminkan pandangan positif jangka panjang pemerintah terhadap Bitcoin sebagai "emas digital", sekaligus memandang Bitcoin sebagai alat untuk tabungan jangka panjang negara.
Namun, proposal ini juga memicu berbagai suara. Pendukung berpendapat bahwa ini adalah taruhan strategis pada nilai masa depan Bitcoin di tingkat nasional, menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap aset kripto. Penentang meragukan kelayakan proposal tersebut, menganggap bahwa mungkin sulit untuk disetujui di kongres.
Perlu dicatat bahwa langkah Filipina ini berbeda dari praktik negara lain seperti Amerika Serikat dan Jerman yang mendapatkan Bitcoin melalui penyitaan penegakan hukum. Filipina berencana untuk membeli langsung dari pasar, yang berarti akan menginvestasikan dana nyata. Dengan harga saat ini sekitar 100.000 dolar AS per koin, rencana ini akan menghabiskan sekitar 2 miliar dolar AS dalam waktu 5 tahun.
Usulan ini memicu pemikiran mengenai strategi cadangan aset digital negara. Hal ini tidak hanya melibatkan kebijakan keuangan, tetapi juga berkaitan dengan peran teknologi yang muncul dalam ekonomi negara. Terlepas dari hasil akhirnya, langkah Filipina ini akan menjadi contoh yang diamati secara global dan mungkin mempengaruhi kebijakan terkait di negara lain.
Seiring dengan kemajuan proposal ini, kami akan terus mengikuti dampaknya terhadap pasar Aset Kripto global, serta bagaimana hal itu akan membentuk sikap dan kebijakan negara terhadap aset digital.